Harga BBM dan Subsidi

Rencana Pemerintah untuk menaikan harga BBM tidak berjalan dengan mulus. Penolakan penerapan rencana tersebut memang sudah muncul dari awal, namun saya perhatikan eskalasinya semakin meningkat. Antisipasi rakyat yang ngawur, menyerbu tempat penjualan BBM untuk menyediakan pasokan bagi dirinya, memperarah kondisi. Alokasi BBM yang seharusnya cukup malah menjadi langka. Yang menarik, informasi yang dilemparkan ke atmosfer Indonesia berkaitan dengan rencana menaikan harga BBM ini sudah melenceng kemana-mana. Untuk kasus sedemikian rupa di lingkungan saya bekerja, saya sering meledek rekan-rekan dengan pernyataan:

Informasi yang bias hanya disebabkan oleh dua hal, salah ngomong atau salah dengar. Sayangnya, ujung pangkal kedua hal tersebut adalah kemampuan daya olah otak

Seseorang pernah, secara tidak langsung, bertanya tentang opini saya atas rencana kenaikan harga BBM. Menurut saya, pertanyaan yang diajukan salah. Pertanyaan yang lebih tepat adalah

Apakah Anda setuju apabila subsidi diberlakukan?

Apapun bentuk dan aplikasi subsidi, saya tidak setuju dengan adanya penerapan subsidi. Subsidi memang ditujukan untuk “meringankan” beban salah satu pihak namun juga “menambah” beban pihak lain. Konsep “meringankan” dan “menambah” beban perlu disikapi dengan hati-hati, terutama jika dilekatkan dengan konsep subsidi itu sendiri. Yang perlu diperhatikan, apakah tujuan akhirnya memberikan beban yang sama sesuai dengan kesanggupan atau memberikan beban yang berbeda sesuai dengan kesanggupan. Karena itu aplikasi subisidi juga bisa macam-macam dan diberlakukan dalam kurun waktu yang berbeda. Aplikasi subsidi dengan kasta paling rendah adalah korupsi.

Dalam pandangan saya, subsidi adalah aksi negatif dari efisiensi. Analoginya adalah sebuah korporasi yang mendapatkan subsidi dalam bentuk harga BBM (atau bentuk apapun) maka ia akan melakukan praktik-praktik inefisiensi dalam hal jumlah penggunaan bahan bakar. Mengapa? Secara kalkulasi, subsidi tersebut menurunkan biaya produksi. Akibatnya korporasi tersebut tidak terpacu untuk meningkatkan efisiensi. Lebih jauh, korporasi tersebut tidak menyadari bahwa kalkulasi biaya produksi tersebut hanyalah semu - tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya.

Bagaimana dengan perorangan? Tidak ada bedanya. Korporasi adalah persekutuan dari beberapa orang. Tidak ada faktor pendorong bagi orang-perorang untuk hidup lebih efisien dan produktif. Hal yang sama juga terjadi pada industri rumah tangga, misal pengrajin tempe, yang mengeluhkan kenaikan biaya produksi, menjadi terbodohi karena pada prinsipnya memang biaya produksinya sudah tinggi.

Untuk kasus BBM di atas, kenaikan BBM adalah sebuah akibat. Namun tidak berarti bahwa penolakan harga BBM adalah dukungan atas inefisiensi dan dorongan untuk hidup tidak produktif. Membaca posting dan komentar di blog-nya Adinoto tentang Kenaikan BBM, berikut ini adalah opini saya yang dikaitkan dengan pengantar subsidi di atas

1. Cabut subsidi harga BBM secepatnya. Selain karena keuangan negara yang ketat, hilangkan juga insentif untuk inefisiensi. Insentif kok untuk mendukung kontra-poduktif.
2. Pencabutan subisidi = peningkatan harga BBM? Bagaimana meredam efeknya? EFISIENSI. Perlu dicatat bahwa yang naik adalah unit price. Faktor kenaikan biaya dipengaruhi oleh volume penggunaan. Pertanyaannya adalah, “Apakah penggunaan fuel kita sudah efisien?” “Berapa banyak AC yang Anda gunakan di dalam satu ruangan?” “Apakah untuk jarak 500meter sebuah mobil ber-AC perlu digunakan?” Carilah titik-titik dimana efisiensi penggunaan fuel, secara rasional, bisa dilakukan.
3. Kenaikan harga BBM = kenaikan harga produk lainnya sebagai domino effect? Aha, ini pertanyaan favorit saya. Manusia memiliki kecenderungan untuk malas berpikir dan malas berubah, terlebih berubah untuk efisiensi. Jika sudah enak duduk, kenapa harus berdiri? Additional cost yang muncul sebagai akibat kenaikan biaya langsung dibebankan ke end user. Mengapa? Tentu saja mempertahankan profit margin. Ugh. Pola pikir sederhana yang terkadang membuat rumit para end user. Jalan untuk meningkatkan profit margin adalah efisiensi - bukan menerapkan konsep cost plus pada para end user.
4. Bagaimana dengan efisiensi supplier BBM, dalam hal ini Pertamina? Ukuran kinerja bukan dilihat dari jumlah produksi 900ribu barel perhari Indonesia yang dibandingkan dengan 2juta barel per hari di Irak. Tingkatkan produktivitas, barel per manhour. Tingkatkan efisiensi biaya/expense, dollar per barel. Key Performance Indicator bisa ditentukan berdasarkan efisiensi apa yang ingin dikaji. Pilih benchmark dari negara lain, untuk KPI yang sama, sebagai target - tentu saja jika korporasi tersebut hanya memiliki visi untuk menjadi nomor 2 sesudah negara tersebut. Homework terbesarnya mungkin cost recovery - again, adalah pendorong inefisiensi.
5. Berapa besar biaya uang saku pejabat yang harus dialokasikan sebuah korporasi sebesar Pertamina? Di dalam account apa? Donasi? ComDev? Entertainment? Senangnya, karena biaya uang saku (baca:subsidi dan korupsi) bisa masuk sebagai komponen biaya - untuk penentuan harga. Ini yang saya tawarkan, (1) Kontrak yang transparan dengan konsep partnership dan equality, (2) Cost is cost, jika ada salah satu staff saya yang meminta “uang jatah” dan sudah dimasukan ke dalam komponen biaya maka silahkan Anda hapus komponen tersebut dan laporkan nama staff saya tersebut, (3) term of payment adalah komitmen. Adakah implementasi Nomor 2 ini? Ada. Salut pada KPK, yang saat ini bahkan berani menggeledah ruang kerja anggota DPR. Jika subsidi dihapus, apalagi korupsi kan? Korupsi ini menambah beban biaya soalnya.
6. Kemana uang subsidi dialokasikan jika subsidi dicabut? Infrastructure development. Infrastruktur yang baik dan murah berarti pemerataan akses, berarti penurunan biaya produksi dan distribusi, bisa berarti penurunan harga. Yang terakhir saya sebut “bisa” karena tidak mutlak. Biaya komoditi sangat tergantung juga dari suplai dan kebutuhan. Tapi, “bisa” juga berarti mungkin, yang artinya sangat tergantung dari probabilitasnya.
7. Untuk siapa sih efisiensi? Untuk korporasi bisa digunakan sebagai tambahan ekuitas atau untuk dana segar tambahan pengembangan business. Pengembangan usaha berarti lapangan kerja. Untuk pekerja, korporasi yang sehat, khususnya korporasi dengan nurani, bisa dengan lebih mudah mengalokasikan dana untuk karyawan. Insentif tambahan, atau bahkan peningkatan salary dan benefit.
8. Sayang efisiensi tidak memiliki korelasi dengan nurani. Feasibility study seharusnya mengikutsertakan kajian moral dan nurani. Apakah layak sebuah proyek dengan return 100% karena profit margin 200%? Jika sebuah korporasi selular mampu menurunkan unit price hingga 74%, berapa banyak produk dengan high return tanpa nurani seperti ini? Ah, point ini seharusnya tidak ada dalam kajian efisiensi, namun pertanyaan bagaimana harga turun hanya bisa dijawab dengan nurani. Bagaimana biaya turun bisa dijawab dengan efisiensi dan peningkatan produktivitas.
9. Sayang, DPR adalah korporasi, yang juga harus mencari laba lewat subsidi (baca: korupsi). Alignment - Pemerintah, Korporasi, Wakil Rakyat. Kesamaan Visi dan Misi untuk Bangsa. Terlambat memang, namun sekarang harus dimulai.
10. Tapi harga mahal, rakyat lapar? Apakah pilihan memberikan subsidi dan membiarkan rakyat terbodohi oleh ketidakefisienan mereka sehingga membebani generasi yang akan datang pilihan yang lebih baik? Short term gain, long term loss. Keputusan tetap harus diambil. Ketika seorang pengrajin tempe mengeluhkan harga bahan baku yang mahal sejak harga BBM dinaikan sehingga keuntungannya berkurang maka sesungguhnya kita berpartisipasi membodohi dirinya.
11. Bagaimana dengan inflasi seiring dengan kenaikan harga BBM? Saya malah heran, inflasi justru tinggi saat Pemerintah berencana untuk menaikan harga BBM, inflasi wajar kembali setelah kenaikan terlaksana. Konsepnya digiring ke: Efisiensi. Boros kok minta ditanggung Rakyat.

Saya mungkin berseberangan dengan Adinoto dalam hal kenaikan harga BBM, tapi saya yakin Visi dan Misi kami bagi bangsa tercinta ini sama, yang secara umum ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa terdepan, diawali langkah kecil dari diri kami sendiri. Terlalu banyak yang fokus pada problem kenaikan harga BBM; terlalu banyak yang mencoba memelintir masalah ini menjadi kepentingan dirinya; terlalu sedikit orang yang fokus pada solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan implementasinya, terlalu kecil ruang dan waktu untuk menjembatani suatu perubahan.